Pesan utama
Dalam perdebatan dan pendekatan tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia saat ini, masalah gender telah seringkali terpinggirkan. Penelitian yang tengah dilakukan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menunjukkan peran pentingnya perempuan sebagai pekerja, petani dan masyarakat terdampak. Ketidaksetaraan antar gender terus terjadi seiring dengan tersingkirnya perempuan dari lahan budidaya tanaman pangan mereka. Kontribusi pekerja perempuan terhadap produksi perkebunan sawit skala besar maupun kecil terabaikan. Perempuan hanya ditempatkan sebagai pekerja bayangan, atau dimasukkan dalam kategori 'pekerja lepas', sehingga membatasi mereka untuk mendapatkan kondisi kerja yang layak. Kemampuan perempuan bersuara dan berorganisasi terhambat oleh struktur dan norma-norma dalam alur proses pengambilan keputusan, yang mengharuskan setiap suara disalurkan melalui tokoh masyarakat lelaki atau kepala keluarga.Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran gender, membangun mekanisme mengatasi ketidaksetaraan gender dalam industri sawit dan memberi pembelajaran bagi standar sertifikasi lain, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun, prinsip dan kriteria (P&C), panduan dan mekanisme audit RSPO belum cukup spesifik mengulas gender. Gender seringkali dikelompokkan bersama bentuk diskriminasi lain, atau alternatifnya, masalah gender dipandang sebagai urusan keluarga atau masyarakat, sehingga berada di luar standar sertifikasi.Bentuk pekerjaan dan pengaturan pengupahan yang tidak formal yang merupakan bagian dari dinamika petani, menjadi tantangan tersendiri bagi auditor. Untuk itu, diperlukan spesifikasi lebih rinci dalam panduan P&C dan kejelasan mengenai apa yang seharusnya dipantau dalam penilaian auditor. Panduan evaluasi, seleksi dan pelatihan auditor sosial menjadi penting, khususnya terkait sensitivitas gender dan pengumpulan data-data gender. RSPO juga perlu melihat pada praktik sertifikasi lain yang telah lebih baik dalam mengadopsi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prinsip tersendiri, mengembangkan dan mengimplementasikan kriteria, panduan audit dan evaluasi secara lebih jelas.