Politik Hukum Era Jokowi

Alumnus Magister  Hukum Universitas Indonesia (UI) ini sejak tahun 2013 mulai mendedikasikan dirinya di jalur pendidikan sebagai dosen. Selain itu, ia juga aktif sebagai jurnalis sejak 2006 hingga saat ini. Saat ini tercatat sebagai Tutor Online di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka serta Dosen di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ia kerap menulis tentang isu kontemporer di bidang hukum dan kebijakan publik di media cetak nasional. Alumnus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini juga tercatat sebagai pendiri sekaligus presidium Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (ASHTN) Indonesia. Sejak tahun 2018 ia dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum). 

Alumnus Magister Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini aktivitas sehari-hari sebagai staf peneiliti di Komisi Yudisial RI. Ia juga menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. Selain itu, alumnus FH Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogayakarta ini juga aktif sebagai peneliti dan Presidium di Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (ASHTN) Indonesia.

Alumnus Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (Undip) selain sebagai notaris juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta seperti di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Universitas Katolik Indonesia (UKI) Atmajaya serta menjadi dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kajian hukum agraria dan hukum perbankan diminati oleh alumnus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.  Heru juga aktif sebagai peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum).

Alumnus magister FH Universitas Diponegoro ini sehari-hari sebagai dosen di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ia juga menjadi tutor online di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka. Selain itu, Indra juga menjadi staf ahli di Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI. Aktif menulis di berbagai media cetak nasional dan kerap diminta komentar terkait isu hukum kontemporer. Persoalan Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Tata Negara (HTN) dan Otonomi Daerah menjadi fokus kajiannya. Kini ia dipercaya sebagai Dirketur Riset Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum).

Dosen Hukum Tata Negara (HTN) di Fakultas Hukum (FH) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. Alumnus magister Hukum Kenegaraan di FH Universitas Indonesia (UI) ini produktif menulis isu-isu hukum kenegaraan dan konstitusi di media nasional serta di sejumlah jurnal terakreditasi. Mei juga kerap diminta komentar seputar isu aktual persoalan hukum kenegaraan. Aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Ia juga tercatat sebagai presidium sekaligus pendiri Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (ASHTN) Indonesia.  

Mahasiswa program doktoral Universitas Brawijaya ini pernah mengajar di sejumlah perguruan tinggi swasta di Jakarta seperti Universitas 17 Agustus (Untag) dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ia juga tercatat sebagai Tutor Online di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka. Kajian hukum pidana menjadi fokus kajian pria alumnus magister hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto ini. Saat ini, Ndaru aktif sebagai peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum).

Perempuan asal Jombang, Jawa Timur ini merupakan alumnus Magister Hukum di FH Universitas Indonesia (UI). Sehari-sehari selain menjadi praktisi hukum sebagai pengacara, Nina juga mengajar sebagai dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Politkenik Kelapa Sawit di Bekasi, Jawa Barat. Alumnus FH Universitas Negeri Jember (Unej) ini malang melintang menangani berbagai perkara baik litigasi maupun non litigasi bidang perdata, pidana, TUN maupun di MK. Saat ini ia dipercaya sebagai Direktur Advokasi Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum).

Alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini telah menggeluti dunia profesional hukum sejak tahun 1987 baik sebagai dosen, peneliti, konsultan hukum, termasuk bergelut di bidang hukum di perusahaan profesional.  Sejak 2000 hingga saat ini ia mengajar di sejumlah perguruan tinggi seperti di STIE Kalbe, Universita Mercubuana, Universitas Atmajaya, Politeknik Kelapa Sawit serta menjadi dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ia menjadi salah satu peneliti senior di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum).

Alumnus sekolah pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini sehari-harinya sebagai praktisi di bidang hukum. Pria berdarah Aceh ini juga aktif sebagai pengajar di Fakultas Hukum di sejumlah kampus di Jakarta seperti menjadi Tutor Online di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka. Sejak tahun 2016 ia tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pendapatnya kerap dikutip media nasional mengenai isu otonomi daerah serta persoalan hukum kontemporer. Saat ini, Rahmat tercatat sebagai peneliti senior di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum).

Alumnus magister hukum Universitas Indonesia (UI) ini berkecimupung di dunia hukum secara profesional. Selama 13 tahun lamanya, sejak tahun 2000 Rama menjadi lawyer di kantor hukum Amanah YPK PT PLN. Selepas itu, ia menjadi partner di Kantor Hukum Karsa Mandiri, Jakarta. Alumnus FH Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat ini memiliki keahlian di bidang hukum seperti legal opinion, legal advice, legal drafting, legal review, termasuk legal audit. Rama mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta seperti di Universitas Katolik Indonesia (UKI) Atmajaya Jakarta serta dosen di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saat ini Rama juga tercatat sebagai peneliti senior di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum).

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini merupakan aktivis mahasiswa, Ia aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa BEM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, ia aktif di organ ekstra kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ridho memiliki minat menulis isu seputar hukum. Ia kerap menulis opini dan resensi di media cetak dan elektronik seperti Koran Sindo serta situs Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum). 

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini aktif sebagai Badan Pengurus Harian (BPH) di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, Widya juga aktif di Paduan Suara Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (PSM Bharagita). Ia juga memiliki minat menulis  baik artikel dan resensi seputar persoalan hukum. Tahun 2018 menjadi juara ketiga tingkat nasional Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) yang diselenggarakan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).